Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial lainnya

1. Psikologi Politik

Psikologi adalah penkususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dan masyarakat, khususnya factor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan, Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Maka sampai saat itu pula, ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan Psikologi.

Psikologi mempunyai dua kakak, yaitu :

• Psikologi social, yang diakui dengan resmi di dalam universitas seluruh dunia.
• Ilmu pengamatan

Psikologi politik sering bertemu dengan ilmu pengamatan, tetapi dalam kontakpermanen dengan psikologi social.

D.O. Spears dan C.L.Funk (1991:346) menulis bahwa psikologipolir\tik menjadai sebuah usaha cabang disiplin (pengetahuan), menjauhi bahaya kejatuhan antar celah dalam instuisi akademis karena tekanan pada “bujukan pengetahuan ortodox oleh kelambanan birokrat”, tetapi inventaris yang mereka buat dengan menunjukan baaimana psikologi politik masukkedalam ilmu politik tidak membenarkan kekwatiran ini.

Dalam wilayah psikologi politik, kita dapat menemukan bidang kajian dari sosialisasi politk, yaitu :

• Peran teori, pengasingan, biografi-fisik, analisis perorangan, sikap dan kepercayaan politik, kelompok kecil, analisis kesalahna penulisan dari pemimpin politik, karakter nasional, partisipasi massa, generasi, ketidak puasan politik dan area metodologikal yang kaya (pengukuran sikap, pengukuran sosiometrik, isi analisis, metode kesehatan, pendekatan experiment yang tidak benar dan terutama sekali survey penelitian).

Ilmuwan psikologi politik banyak mengeluarkan tulisan tentang psikologi politik, antara lain :

• Erwink Sceuch “Pada metodologi dari contoh survey dan masalah dan pembandingan dalam politik dan psikologi social”. (Sceuch menemukan kekeliruan buah pikiran)
• Samuel Brbes dan Max Kase “Aksi politik” (political action) merupakan buku yang paling baik pada bidang psikologi politik. Pembangkangan mereka tentang kesalahan penulisan, aktifis, reformis, konfirmis, dan ketidak aktifan yang bersangkutan dengan Negara-neagara.

Menurut pengamatan Barker: penggunaan psikologis menunjukkan teka- teki dari aktifitas manusia dimana telah menjadi kebiasaan sekarang. Jika gagasan nenek moyang kita bersifat ilmu hayat atau biologis, maka kita berpikir secara ilmu jiwa.

Para sarjana yang berpikir secara ilmu jiwa menyatakan bahwa negara dan lembaga politik lainnya merupakan produksi dari pada pemikiran manusia. Jadi lembaga politik dan system diberbagai negara akan sukses dengan iringan keselarasan mental masyarakat didalam negara.
‘’Pemerintahan yang stabil akan menjadi sangat terkenal.’’
Menurut Garner: musti tergambar dan ditekan dari ideal mental serta moral sentiment dari mereka, dimana merupakan tombak dalam kekuasaan, singkatnya, semua itu musti terdapat dalam keselarasan dengan mental konstitusi dari bangsa.

Psikologi mengajarkan kita tentang sifat dasar manusia dan ini tidaklah sama disegala penjuru dunia, setiap komunitas memiliki mental dandanan sendiri. Setiap komunitas memiliki kegeniusan dan keistimewaan pandangan terhadap kehidupan. Beberapa komunitas mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membangun politik yang baik, dimana sebagian masyarakat sebaliknya.

2. Geografi Politik (geopolitik)

Para filsafat ilmu politik memandang bahwa kondisi geografis dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktifitas politik dan lembaganya. Dinegara barat Aristotle merupakan orang pertama yang menyebarkan pandangan ini.
Dimasa modern, Bodin, Montesquieu, Buckle, dan Rousseau juga memberikan pandangan yang sama atas pengaruh fisik lingkungan terhadap lembaga sosial dan politik.

Georafi dibagi dalam banyak bagian : Biografi, social geografi, kota, sejarah, ekonomi, geografi politik. Percampuran geografi dan ilmu politik menghasilkan :

- Geopolitik, Politik pemilihan kota, wilayah berbasis federal, organisassi keruangan rakyat, daerah kumuh, masalah lingkungan, perbedaan aturan kota, aspek territorial dari mobilisasi social, dll

Koleksi dalam Kasperson dan Minghi “Struktur geografi politik (1969), banyak bagian yang menyenangkan bahkan untuk ilmuan yang tidak di orientasikan menuju geografi, mengenai hokum razel tentang pertumbuhan ruang negara, wilayah, geopolitik, analisis aliran transaksi,jantung kota dan pinggiran kota”

Ilmu politik dan geografi juga ditemukan pada geografi pemilihan, terutama sekali pada analisis jumlah data di Negara-negara yang dikarakteriskan oleh perbedaan wilayah yang kuat, dan informasi yang tersedia pada level dari unit administrasi yang kecil

Rudolf Kiellen seorang swedia(1864-1933) menganggap bahwa di samping factor ekonomi dan antropologi, geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional rakyat, karenanya mutlak harus di perhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasinal.

Geopolitik juga melingkupi batas-batas garis pantai demi memelihara keamanan Negara.

Ilmu politik masih mengadopsi Negara kesatuan sebagai unit analisa pada suatu waktu ketika ada lagi kota besar di dunia dengan lebih dari 4 juta penghuni dari pada Negara merdeka yang sampai pada level ini.

Dimasa modern, Bodin, Montesquieu, Buckle, dan Rousseau juga memberikan pandangan yang sama atas pengaruh fisik lingkungan terhadap lembaga sosial dan politik.

Mostesquieu memberikan perhatian khusus kepada iklim dan kesuburan tanah. Dia berpendapat bahwa kemerdekaan berpolitik telah lazim didalam kedinginan suasana, dimana perbudakan merupakan kehangatan.

Daerah- daerah pergunungan dapat mendatangkan kemerdekaan, dimana dataran yang subur dapat melahirkan kezaliman. Besarnya pembagian geografis dari Asia menghasilkan kelaliman, persatuan kecil dari Eropa pula yang menggembangkan kebebasan.Masyarakat diperpulauan lebih cenderung terhadap lembaga demokrasi daripada Masyarakat yang tinggal dibenua.

Demikian pula Rousseau berpegang bahwa iklim yang panas mendatangkan kezaliman, sedangkan suasana yang dingin mengarah kepada kebiadaban dan orang- orang yang demokrat merupakan satu kunci menuju pemerintahan yang ideal.

Buckle percaya bahwa aktifitas dari satu kelompok atau oknum tidak hanya dikuasai dengan kemauan yang bebas, akan tetapi juga tetap ditentukan oleh fisik lingkungan khususnya dari segi makanan, iklim, dan kondisi umum geografis.

3. Politik Ekonomi

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana,dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Diberbagai Negara pemerintahan pengaruh yang terbesar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Bertambahnya lapangan ekonomi didalam pemerintahan terjadi tiada henti- hentinya. Pajak, UU bea, Hak milik Negara dan pertolongan Negara terhadap lahan pertanian, industri dan perdagangan semuanya bukanlah salah satu hal dimana pemerintah berkuasa atas penghasilannya.

Kesejahteraan Negara yang baik dan sosialisme telah merombak keadaan fungsi Negara. Negara dewasa ini diartikan atau disangka langsung turut campur dalam bermacam lingkungan, dari aktifitas masyarakat menentukan perintah dalam hal kwalitas distribusi kekayaan dan juga materi barang milik masyarakat.

Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalam pemerintahan modern yang lahir dari dasar ekonomi, tuntutan terhadap lapangan kerja, modal hak milik tanah, ketidakrataan penurunan dan penaikan ekonomi, bahkan pesatnya kemajuan teknologi yang mempengaruh nasionalisasi. Perlu kita ketahui dalam Negara Komunis, Negara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat.

4. sosiologi Politik

Ilmu politik dan sosiologi mempunyai wadah: sosiologi politik. Adalah penggabungan yang tua, diakuio sejak 1950, yang disaksikan oleh Neil Smelser.

Giovanni Sartori membuat perbedaan antara sosiologi politik dan sosiologi dari poltik. Menurutnya, sosiologi dari politik adalah cabang dari sosiologi seperti sosiologi agama. Sebuah pembagian batas dapat di tiru dengan mengingat titik berat yang tergantung atau berada pada variable bebas. Strujktur social politik ( Sartori 1969:62), Dia menyimpulkan bahwa sosiologi adalah sebuah campuran pengetahuan, menggabungkan penjelassan variable social dan politik.

Sosiolog membantu memahami latar belakang susunan dan pola kehidupan social dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat pada prasaran politik. Dengan menggunaka teori soiologi, ilmuan politik dapat mengetahui susunan dan stratifikasi social yang memengaruhi ataupun di pengaruhi keputusan kebijakan (policy decision) corak dan sifat keabsahan politik (policy legitimacy) sumber-sumber kewenanga politik (source of political authority) pengendalian social (social control) dan perubahan social (social change)

: Perbedaan dan Interasi Ilmu politik dan Sosiologi:

Gilchrist: mengatakan, didalam ilmu politik kita musti mengambil fakta- Fakta dan hukum dari asosiasi masyarakat, dimana fakta- fakta dan hukum tersebut merupakan kewajiban dari ilmu sosilogi dalam penentuan. Asal mula hukum- hukum dan pertumbuhan negara diputuskan oleh ilmu sosiologi dimana keistimewaannya diminati oleh para pelajar ilmu politik.

Giddings: menegaskan, Bagaimana musibah bagi kita yang mengajarkan teori Kenegaraan untuk masyarakat dimana kita sendiri atau masyarakat tersebut tidak mengetahui dasar ilmu sosiologi, maka pengajaran tersebut serupa dengan mengajarkan mereka tentang ilmu bintang atau ilmu pergerakan panas, dimana masyarakat bahkan kita sendiri tidak mengetahui syarat hukum dari pada Newtonian, maka sia- sialah. Abad ini metodologi dari ilmu sociologi dan hukum- hukum masyarakat secara keseluruhan ditemukan dengan terbuka sehingga ilmu politik juga turut berpengaruh.

5. FILSAFAT

Filsafat ialah usaha untuk seacra rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban ats persoalan – persoalan yang menyangkut alam senesta (universe)dan kehidupan manusia. Ilmu politik samgat erat sekali hubungannya dengan filsafat politik, yaitu dari filsafat yng mebyangkut kehidupan poltik teruytama mengenai sifat hakiki, asal nula dan nilai (value) dari negara.

Pemikiran mengenai kaitan antara filsafat dan politik sebenarnya sudah bisa ditemukan dalam gagasan Plato yang memahami filsafat dan politik dalam terma-terma yang sama; tujuannya adalah untuk merasionalisasikan tatanan politik menurut hasil-hasil permenungan filosofis dan untuk melembagakan pencarian pengetahuan filosofis sebagai prinsip utama tatanan politik. Pemikiran ini juga dilanjutkan oleh Aristoteles yang memandang politik sepenuhnya sebagai praksis, yang banyak bergantung pada kebiasaan-kebiasaan yang baik dan pemikiran yang jernih.

Nietzsche mendukung gagasan mengilustrasikan filsafat sebagai praktik pembentuk kehidupan-perjuangan dan kegagalan serta gelombang-pasang energi ekstatik-yang mengubahnya dari bentuk idealisme melalui ribuan malam-malam gelap menuju pencapaian kemajuan yang bersemangat.

Seperti Nietzsche, Gramsci mengatakan bahwa ‘filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia’. (Gramsci, Selections from Prison Notebooks, 1933). Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosofis.

6. Sejarah

Keberadaan sejarah sangat vital bagi ilmu politik. Tanpa sejarah ilmu politik akan buntu, karena sejarah menyumbangkan bahan berupa data dan fakta dari masa lampau untuk di olah lebih lanjut. Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik. Professor Seely mengatakan”Sejarah tampa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tampa sejarah bagaikan pohon tampa akar” dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat.

Bahan mentah yang disajikan sejarah terutama sejarah kontemporer hanya dipakai oleh sarjana politik untuk menemukan pola-pola ulangan (recurrent patterns) yang dapat membantu menentukan suatu proyeksi masa depan. Akan tetapi sarjana ilmu poliyik mencoba menemukan pola-pola tingkah laku politik dalam sejarah yang dapat menyusun suatu pola perkembanga untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.

Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik:
Professor Seely mengatakan: Sejarah tampa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tampa sejarah bagaikan pohon tampa akar, dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat.

Freeman mengemukakan histori atau sejarah adalah politik masa dahulu, sedangkan politik adalah sejarah dimasa kini.

Beberapa fakta sejarah seperti yang dikatakan oleh Appadorai bahwa terdapat bagian dasar dari ilmu politik, dimana fakta- fakta sejarah memberikan kita materi mentah dari ilmu politik. Maka bagaimanakah kita mengolah mentah tersebut sehingga bermamfaat bagi kita.

Point- point diatas menberikan kita informasi tentang asal- usul barang- barang berharga dari ilmu sejarah, kemajuan dan kemunduran negara disertai segala problema yang terjadi dalam prinsip bernegara. Studi banding dari institusi dan politik yang baik pada masa lalu membantu kita untuk memahami permasalahan dimasa kini.

Dengan menguasai sejarah sarjana ilmu politik dapat merancang jadi lebih baik sesuai yang diharapkan dan masalah-masalah masa lampau tidak terjadi lagi. Dengan demikian akan mudah terwujud keadaan yang ideal.

7. Antropologi

Ilmu politik dan antropologi saling ketergantungan, istilah seperti “relativisme budaya”, “evolusi social”, “diusi budaya”. “akulturasi”, yang merupakan konsep-konsep antropologi jiuga digunakan para ilmuwan politik, dan istilah istilah teori politik juga digunakan secara umum dalam antropologi

Coleman menunjukan bahwa “system-sistem poltik tradisional sebagian besar telah melibatkan diri dalam aktivitas politik yang modern”. Oleh karena itu para ilmuwan politik harus memnpelajari “studi kawasan”(country sudy), yang tidak hanya meneliti pemerintah pusat, tapi juga masalah-masalah politik local atau daerah

Selain pentingnya studi kawasan, ilmu politk juga menekankan pada fungsionalisme dari antropologi via sosiologi. Fungsionalisme mempelajari cara-cara dalam mana suatu fungsi tertentu ditamilkan, dan strukturlialisme menjelaskan mengapa bentuk-bentuk tertentu berbeda dari yang lainnya dan berubah sepanjang waktu.

Kegunaan antopologi dalm ilmu politik :

- Kerangka yang bersifat evolusioner untuk penelitian masyarakat

- Penelitian hubungan internasional

- Kepustakaan yang membantu hubungan antar berbagai jenis suku yang membantu memahami politik internasional

Suatu penelitian terhadap cara bagaiman kelompok-kelompok terpisah menjadi kesatuan baru, yang memberi pelajaran bagi “Negara kebangsaan” dalam pembentukan suatu system politik internasional

Perhatian sarjan ilmu politik terhadap antropologi mengkat dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di Negara-negar baru.

H. Ilmu hukum

Sejak dulu ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Fungsi negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi bagi ahli hokum penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hokum. Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hokum,maka ahli ilmu politik lebih selain cendrung menganggap negara sebagai system of controls, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama.

Dengan demikian, politik sangat erat hubungannya dengan ilmu social lainnya. Bisa dibilang ilmu politik lahir dari percampuran antara ilmu-ilmu social yang kemudian menjadi ilmu yang baru dalam ilmu social. Maka untuk mempelaajari ilmu plitik harus bisa memahami ilmu social lainnya yang sangat erat kaitannya dengan ilmu politik.

REFERENSI

Budiajo,miriam.2008.Dasar-dasar ilmu politik-edisi revisi.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama

Dogan, mattei..Political science and the Other Social Science.

http://tasarkarsum.blogspot.com/2006/11 (tanggal 7 oktober 2009)

Goodin, Robert.E & hans-Dieter klingeman (ed), A New Handbook of Political Science ( New York: Oxford University Press,1996)

Kekuasaan Authority Coercion Acquiscence Influence Persuation

1. Kekuasaan / Power

Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Selain itu, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002)

Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia (berarti kiat memimpin kota (polis)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerapa dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi.

Kekuasaan dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu keuasaan bersifat positif dan negatif.

Kekuasaan bersifat positif

merupakan Kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan merubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental.

Kekuasaan bersifat Negatif Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental.

B. Authority

Dalam pemerintahan, otoritas sering digunakan bergantian dengan istilah "kekuasaan". Namun, maknanya berbeda: sementara "kekuasaan" didefinisikan sebagai "kemampuan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang (s) ia tidak mungkin melakukannya", "kewenangan" mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk melakukan itu kekuasaan. Sebagai contoh, sedangkan massa memiliki kekuatan untuk menghukum kriminal, misalnya dengan hukuman mati tanpa pengadilan, orang-orang yang percaya pada aturan hukum menganggap bahwa hanya suatu pengadilan hukum untuk memiliki otoritas untuk memerintahkan hukuman mati.

Sejak munculnya ilmu-ilmu sosial, otoritas telah menjadi subjek penelitian dalam berbagai pengaturan empiris; keluarga (orangtua otoritas), kelompok-kelompok kecil (informal otoritas kepemimpinan), antara organisasi, seperti sekolah, gereja, tentara, industri dan birokrasi (organisasi dan birokrasi pemerintah) dan masyarakat luas atau organisasi inklusif, mulai dari yang paling primitif masyarakat

Authority merupakan sebuah kewenangan untuk bertindak, Kekuatan untuk menegakkan hukum, tepat ketaatan, perintah, menentukan, atau hakim.
Kekuatan untuk mempengaruhi atau membujuk dihasilkan dari pengetahuan atau pengalaman: pengamat politik yang memperoleh kekuasaan dengan usia., kekuatan untuk tindakan yang diberikan secara resmi atau secara formal (seperti dengan undang-undang, peraturan perusahaan, atau perintah pengadilan)

C. Coersion

Pemaksaan (diucapkan / co-er-Shon / atau / koʊɜrʃən /) adalah praktek memaksa pihak lain untuk berperilaku dengan cara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, intimidasi, penipuan, atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Tindakan seperti itu digunakan sebagai leverage, untuk memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang dikehendaki. Pemaksaan mungkin melibatkan hukuman fisik yang sebenarnya sakit / cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka untuk meningkatkan kredibilitas dari sebuah ancaman. Ancaman bahaya lebih lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau ketaatan orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrem yaitu pemaksaan sakit parah yang diderita korban untuk mengekstrak informasi yang dikehendaki dari partai disiksa.

Coercion, secara hukum, yang melanggar hukum untuk memaksa seseorang untuk melakukan, atau untuk tidak melakukan, sesuatu dengan mencabut dirinya dari pelaksanaan kehendak bebas-Nya, terutama dengan menggunakan atau ancaman fisik atau kekuatan moral. Di banyak negara-negara Amerika Serikat, undang-undang menyatakan seseorang bersalah melakukan kejahatan ringan jika ia, dengan kekerasan atau cedera kepada orang lain, keluarga, atau properti, atau dengan mencabut dia dari pakaian atau alat apapun atau melaksanakan, atau dengan mengintimidasi dengan ancaman ancaman, secara hukum, deklarasi niat untuk melukai orang lain dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dengan maksud untuk menahan kebebasan bertindak. Ancaman dapat dibedakan dari serangan, karena serangan fisik memerlukan beberapa tindakan yang muncul mungkin terwujud dalam kekerasan,

D. Acquiscence

Persetujuan adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan seseorang dalam sadar berdiri dengan tanpa mengangkat keberatan untuk pelanggaran hak-hak, ketika orang lain yang tanpa disadari dan jujur dalam menempatkan sumber daya di bawah kata kesan bahwa sebenarnya hak miliknya. Akibatnya, orang yang dilanggar hak-hak yang tidak dapat lagi mengajukan klaim terhadap pelanggaran atau berhasil dalam suatu perintah sesuai karena perilakunya. Istilah ini paling umum, "izin" yang diberikan oleh keheningan atau ketidakpedulian. Penerimaan atau kesepakatan dengan tetap diam atau dengan tidak membuat keberatan.

Common law Doktrin estoppel oleh persetujuan diterapkan ketika salah satu pihak memberikan pemberitahuan hukum kepada pihak kedua dari fakta atau klaim, dan pihak kedua gagal untuk menantang atau menyanggah bahwa klaim dalam waktu yang wajar. Pihak kedua dikatakan telah setuju untuk klaim, dan kemudian menantang estopped dari itu, atau membuat balasan. Ajaran ini mirip dengan, dan sering diterapkan dengan, estoppel oleh ketidakrajinan.

Diam adalah persetujuan (aka. diam persetujuan dan persetujuan oleh keheningan) adalah doktrin yang terkait dapat berarti, dan mempunyai efek hukum, bahwa ketika dihadapkan dengan yang salah atau tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan menyakitkan, di mana seseorang diam mungkin berarti bahwa orang menerima atau mengizinkan tindakan seperti itu tanpa protes atau klaim sehingga kehilangan hak atas klaim dari setiap kehilangan atau kerusakan.
Tindakan atau kondisi acquiescing atau memberikan persetujuan diam-diam; perjanjian atau persetujuan diam atau tanpa keberatan; kepatuhan (biasanya fol. oleh ke atau dalam): persetujuan kepada atasannya tuntutan.

E. Influence

Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Force adalah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Pengertian coercion adalah peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan.

A (seseorang atau kelompok) dikatakan memiliki kekuasaan atas B (seseorang atau kelompok) apabila A dapat mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B. Ada rumusan lain yang menyatakan bahwa A menguasai B apabila A dapat mempengaruhi B untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak A. Walau demikian, rumusan kekuasaan tersebut masih harus dilengkapi karena tidak semua orang, kelompok atau Negara dapat mempengaruhi atau mempunyai kekuasaan.

F. Persuation

Persuasi adalah suatu bentuk pengaruh sosial. Ini adalah proses membimbing orang dan diri sendiri ke arah adopsi ide, sikap, atau tindakan dengan rasional dan simbolik (walaupun tidak selalu logis) berarti. Ini adalah strategi pemecahan masalah bergantung pada "naik banding" daripada paksaan. Menurut Aristoteles, "Rhetoric adalah seni menemukan, dalam kasus tertentu, yang tersedia sarana persuasi."

Metode persuasi juga kadang-kadang disebut sebagai taktik persuasi atau bujukan strategi.

Menurut Robert Cialdini dalam bukunya tentang persuasi, ia mendefinisikan enam "senjata pengaruh": [1]

* Timbal-balik - Orang-orang cenderung untuk mengembalikan bantuan. Demikian, pervasiveness sampel bebas dalam pemasaran dan periklanan. Dalam konferensi, dia sering menggunakan contoh dari Ethiopia menyediakan ribuan dolar dalam bantuan kemanusiaan ke Meksiko tahun 1985 tepat setelah gempa bumi, meskipun Ethiopia menderita kelaparan yang melumpuhkan dan perang saudara pada waktu itu. Ethiopia telah reciprocating untuk dukungan diplomatik Meksiko berikan ketika Italia menginvasi Ethiopia pada tahun 1937.

* Komitmen dan Konsistensi - Sekali orang melakukan apa yang mereka anggap benar, secara lisan atau secara tertulis, mereka lebih cenderung untuk menghormati komitmen tersebut, bahkan jika insentif asli atau motivasi kemudian dihapus. Misalnya, dalam penjualan mobil, tiba-tiba menaikkan harga pada saat terakhir bekerja karena pembeli telah memutuskan untuk membeli.

* Sosial Bukti - Orang-orang akan melakukan hal-hal yang mereka lihat orang lain lakukan. Sebagai contoh, dalam satu percobaan, satu atau lebih rekannya akan melihat ke langit; pengamat kemudian akan melihat ke langit untuk melihat apa yang mereka lihat. Pada satu titik percobaan ini dibatalkan, karena begitu banyak orang yang melihat ke atas bahwa mereka berhenti lalu lintas. Lihat sesuai, dan kesesuaian Asch eksperimen.

* Authority - Orang-orang akan cenderung untuk mematuhi figur otoritas, bahkan jika mereka diminta untuk melakukan tindakan diterima. Cialdini mengutip insiden, seperti eksperimen Milgram pada awal 1960-an dan pembantaian My Lai.

* Menyukai - Orang-orang dengan mudah dibujuk oleh orang lain yang mereka sukai. Cialdini mengutip pemasaran Tupperware dalam apa yang sekarang disebut viral marketing. Orang-orang lebih cenderung membeli jika mereka menyukai orang yang menjualnya kepada mereka. Beberapa dari banyak bias memihak orang lebih menarik dibahas, tetapi umumnya lebih estetis menyenangkan orang cenderung menggunakan pengaruh ini sangat baik atas orang lain. Lihat stereotip daya tarik fisik.

* Kelangkaan - Perceived kelangkaan akan menghasilkan permintaan. Sebagai contoh, mengatakan menawarkan yang tersedia untuk suatu "waktu terbatas hanya" mendorong penjualan.

Propaganda juga terkait erat dengan Persuasi. Ini adalah set pesan terpadu yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau perilaku banyak orang. Bukannya tidak memihak memberikan informasi, propaganda dalam arti yang paling mendasar menyajikan informasi dalam rangka untuk mempengaruhi audiens. Propaganda yang paling efektif adalah sering benar-benar jujur, tetapi beberapa fakta hadiah propaganda selektif untuk mendorong sintesis tertentu, atau memberikan pesan diambil untuk menghasilkan emosional daripada rasional terhadap informasi yang disajikan. Hasil yang diinginkan adalah perubahan dari narasi kognitif subjek di target audiens. Istilah 'propaganda' pertama kali muncul pada 1622 ketika Pope Gregory XV mendirikan Kongregasi Suci untuk menyebarkan Iman. Propaganda kemudian seperti sekarang tentang meyakinkan banyak orang tentang kebenaran dari suatu kumpulan ide. Propaganda adalah setua orang, politik dan agama.
[sunting] Daftar metode

Memahami Ilmu Politik, menyebutkan kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun diantara ilmuwan politik tidak ada kesepakatan mengenai makna kekuasaan. Akan tetapi politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power), seperti influence (pengaruh), persuasion (persuasi), force (kekuatan), coercion (kekerasan) dan lain sebagainya. Jadi dalam memahami ilmu politik diperlukan pemahaman mengenai konsep-konsep dari ilmu politik tersebut.

Referensi

Surbakti,ramlan.1992.Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Budiajo,miriam.2008.Dasar-dasar ilmu politik-edisi revisi.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama

http://id.wikipedia.org/wiki/ (situs di akses 21 oktober 2009)

Political culture, Political cleveages, Subculture

Political Culture ( budaya politik )
Salah satu komponen dalam sistem politik adalah budaya politik. Budaya politik dipandang sebagai landasan sistem politik, yang memberikan arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh strukture politik.
Budaya politik merupakan bagain bagian dari kebudayaan masyarakat yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, proses pembuatan kebijakan pemerintahan, pangatur kekuasaan, kegiatan partai politik, perilaku aparat negara serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memeruntah.
Budaya politik adalah sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat memiliki budaya politik yang berbeda, seperti antara masyarakat umum dan para elit.
Budaya politik juga merupakan aspek politik dari nillai-nilai yang terdiri dari pengetahuan adat-istiadat, tahayul dan mitos yang diakui masyarakat umum. Budaya politik ini memberikan rasional untuk menerima atau menolak norma-norma lain.
Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknay. Aspek doktrin menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demikrasi, nasionalisme. Aspek generik menganalisis bentuk, peranan dan ciri-ciri budaya politik sepertii militan, utopis, terbuka dan tertutup.
Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat millitansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.
Dari pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan :
• Konsep budaya politik tidak mengutamakan aspek-aspek non perilaku aktual berupa tindakan tetapi menekankan pada perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap dan nilai-niai dan kepercayaan-kepercayaan.
• Hal-hal yang diorientasikan dalm budaya politik adalah sistem politik,. Yang diorientasikan dalam sistem politik yaitu setiap komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik.
• Budaya politik merupakan konsep gambaran yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar) atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah bukan individu.
Ada beberapa pandangan mengenai pengertian budaya politik menurut para ahli, yaitu :
Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Larry diamond
Budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran mesing-masing individu dalam sistem itu.

Gabriel A. Almond dan S. Verba
Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikapnya terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.
Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
Austin Ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Berdasarkan beberapa menurut para ahli maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :
Pertama : bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.
Kedua : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.
Ketiga : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.
Komponen Budaya Politik
Almond dan verba mengungkapkan bahwa budaya politik memiliki 3 komponen objek politik
• Orientasi kognitif : yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranann dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
• Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik , peranannya, para aktor dan penampilannya.
• Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentangobjek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standard nilai dan kriteria dengan informaasi dan perasaan

Tipe-Tipe Budaya Politik

1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan
Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”.

a. Budaya Politik Militan
Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.


b. Budaya Politik Toleransi
Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Berdasarkan Orientasi Politiknya
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :
a. Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
b. Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
c. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat adalah sebagai berikut.

No	Budaya Politik	Uraian / Keterangan
1.	Parokial	a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol. b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat. c. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim. f. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
2.	Subyek/Kaula	a. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol. b. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah c. Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif. d. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan. e. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
3.	Partisipan	a. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu. b. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik) c. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik d. Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Political Cleveages
Perpecahan politik banyak sering terjadi di negara-negara yang rawan akan perselisihan dan peperangan, namun perpecahan politik juga terjadi dalam kasus industri masyarakat. Berikut merupakan contoh dari kasus perpecahan politik :

Perpecahan Politik dalam Demokratisasi masyarakat
Kasus Kongo ( former Zaire )
Penelitian struktur perpecahan politik menunjukkan bahwa pembagian etnisitas, kelas, dan kota-desa adalah penyebab utama variabel sosial konflik politik di Afrika. Artikel ini memeriksa validitas argumen ini dan menunjukkan bahwa perekonomian tidak resmi tampaknya membuat baris baru polarisasi politik sebagai demokratisasi negara-negara Afrika. ANOVA, regresi logistik, dan dua tahap-regresi logistik data survei yang dikumpulkan di Kongo pada 1991-1992 menunjukkan bahwa perekonomian tidak resmi lebih mungkin untuk meminimalisasi perpecahan politik daripada garis-garis lainnya perpecahan sosial yang mendominasi literatur mengenai perpecahan politik Afrika. Selain itu, perpecahan cenderung tumpang tindih polarisasi yang lebih homogen crosscutting pengaturan dan perpecahan adalah khas lingkungan yang heterogen.



Perpecahan komunis pasca Komunis dan Politik
Cukup banyak perhatian yang diberikan selama dekade ke perpecahan politik pasca-komunis Eropa Timur. Penyelidik telah berusaha untuk menetapkan apakah perpecahan semacam itu ada, untuk memetakan karakter mereka, dan untuk menjelaskan teori pembentukan mereka. Penelitian pada awalnya difokuskan pada apakah pemerintahan komunis telah menciptakan bentuk-bentuk khas pembelahan di wilayah secara keseluruhan, atau bahkan melenyapkan kemampuan sosial untuk membentuk setiap ideologis sosial yang ters struktur atau divisi. Hasil karya ini, bagaimanapun, cenderung untuk mendukung lebih terdiferensiasi dan kurang sui generis pemahaman di mana karakter perpecahan bervariasi di seluruh wilayah. Perdebatan telah berpaling pada akuntansi untuk variasi dalam pembentukan dan perpecahan dengan merujuk pada faktor-faktor seperti lama warisan budaya, bentuk pemerintahan komunis dan cara transisi dari itu, efek dari struktur sosial dan pengalaman sosial individu dalam periode pasca-komunis , dan dampak dari lembaga dan strategi partai.



SubCulture
subkultur adalah subversi untuk normal subkultur dapat dianggap sebagai negatif karena sifat mereka kritik sosial yang dominan standar. Hebdige berpendapat bahwa menyatukan subkultur seperti hati individu yang merasa diabaikan oleh standar-standar sosial dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan rasa identitas.

Pada tahun 1995, Sarah Thornton, menggambar pada Pierre Bourdieu, menjelaskan "modal subkultural" sebagai pengetahuan budaya dan komoditas yang diperoleh oleh para anggota dari sebuah subkultur, menaikkan status mereka dan membantu membedakan dirinya dari anggota kelompok lain. Ken Gelder berpendapat pada tahun 2007 sub-budaya yang bersifat sosial, dengan konvensi bersama mereka sendiri, nilai-nilai dan ritual, tetapi mereka juga dapat tampak "tenggelam" atau mementingkan diri sendiri; sebuah fitur yang membedakan mereka dari countercultures. Gelder kunci mengidentifikasi enam cara yang dapat dipahami subkultur :

1. melalui hubungan negatif sering mereka untuk bekerja (sebagai 'siaga', 'parasit', sedang bermain atau di waktu senggang, dll);
2. melalui hubungan negatif atau ambivalen ke kelas (karena subkultur yang tidak 'kelas-sadar' dan tidak sesuai dengan definisi kelas tradisional);
3. melalui asosiasi dengan wilayah mereka (yang 'jalan', yang 'tudung, klub, dll), daripada properti;
4. melalui gerakan mereka keluar dari rumah dan menjadi non-domestik termasuk bentuk (yaitu kelompok-kelompok sosial selain keluarga);
5. melalui ikatan gaya berlebihan dan berlebihan (dengan beberapa pengecualian);
6. melalui penolakan mereka dari kehidupan biasa basa-basi dan massification.

Identifikasi subculture
Subkultur dapat berbeda karena usia, etnisitas, kelas, lokasi, dan / atau jenis kelamin anggota. Kualitas yang menentukan suatu subkultur sebagai mungkin berbeda bahasa, estetika, agama, politik, seksual, geografis, atau kombinasi faktor. Menurut Dick Hebdige, subkultur anggota sering sinyal keanggotaan mereka melalui khas dan simbolis penggunaan gaya, yang meliputi mode, sikap, dan dialek. Mereka juga menjalani hubungan ke tempat-tempat tertentu; Ken Gelder berbicara tentang "subkultural geografi "di sepanjang jalur tersebut.

Studi subkultur seringkali terdiri dari studi tentang simbolisme yang melekat pada pakaian, musik dan lainnya affectations terlihat oleh anggota subkultur, dan juga cara-cara di mana simbol-simbol yang sama ini ditafsirkan oleh para anggota kebudayaan yang dominan. Subkultur telah dicatat oleh orang lain untuk waktu yang lama, didokumentasikan, dianalisis, diklasifikasikan, rationalised, dipantau, diteliti. Dalam beberapa kasus, subkultur telah undangkan terhadap, kegiatan mereka diatur atau dibatasi.

Hubungan Subkultur dengan budaya mainstream


Mungkin sulit untuk mengidentifikasi subkultur tertentu karena gaya mereka (terutama pakaian dan musik) dapat diadopsi oleh budaya massa untuk tujuan komersial. [Sunting] Perusahaan seringkali mencari untuk memanfaatkan godaan subversif subkultur mencari Best, yang tetap berharga dalam penjualan produk. Proses apropriasi budaya mungkin sering mengakibatkan kematian atau evolusi dari subkultur, sebagai anggota mengadopsi gaya baru yang tampak asing bagi masyarakat arus utama. Proses ini memberikan arus konstan gaya yang dapat diadopsi secara komersial.

Musik subkultur berbasis sangat rentan terhadap proses ini, sehingga apa yang dapat dianggap sebagai subkultur pada satu tahap dalam sejarah-seperti jazz, goth, punk, hip hop dan budaya rave-dapat mewakili selera arus utama dalam waktu singkat . Beberapa subkultur menolak atau memodifikasi pentingnya gaya, menekankan keanggotaan melalui penerapan ideologi yang mungkin jauh lebih tahan terhadap eksploitasi komersial. punk subkultur yang khas (dan awalnya mengejutkan) gaya pakaian diadopsi oleh pasar massal perusahaan mode setelah subkultur menjadi perhatian media. Dick Hebdige menyatakan bahwa subkultur punk saham yang sama "radikal praktik estetika" sebagai Dada dan surealisme:

Seperti Duchamp's 'siap mades' - diproduksi objek yang memenuhi syarat sebagai seni karena dia memilih untuk memanggil mereka seperti itu, yang paling biasa-biasa saja dan tidak pantas item - pin, gantungan pakaian plastik, komponen televisi, silet, tampon - dapat dibawa dalam provinsi punk fashion ... Objects dipinjam dari yang paling kotor konteks menemukan tempat di bajingan 'ansambel; WC rantai anggun terbungkus dalam peti busur di dalam plastik bin liners. Peniti dibawa keluar dari dalam negeri mereka 'utilitas' konteks dan dikenakan sebagai hiasan mengerikan melalui pipi, telinga atau bibir ... fragmen seragam sekolah (putih-nilon bri kemeja, dasi sekolah) itu secara simbolis mencemarkan (baju tertutup grafiti , atau darah palsu; ikatan dibatalkan kiri) dan disandingkan terhadap saluran kulit atau shocking pink mohair puncak

DEMOKRASI

• Dimensi Historis

Kronologi sejarah perkembangan demokrasi

A.     Sejarah awal / Substansi dasar

Banyak sekali sumber yang memberikan substansi makna pada demokrasi. Beberapa hal yang menonjol adalah pencarian hak-hak tertentu yang membedakan manusia dari binatang. Pencarian ini sudah sangat lama berlangsung bahkan pada saat jaman purba.

Pendapat Rosseau mengenai awal demokrasi “ketika manusia mulai bisa menilai orang lain, dan gagasan tentang pertimbangan telah menemukan pijakan dalam pikiran”. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat, sejak periode Neolithicum ( jamn batu muda ). Pada saat manusia memasuki masa beternak hewan dan bercocok tanam, manusia merasakan kebutuhan untuk mengatur kepemilikan dengan hukum untuk menjaga stabilitas, dan memanfaatkan energi. Merupakan substansi dasar demokrasi.

Pada abad 20 SM, di babylonia kuno, Raja Hammurabi menulisakan seperangkat hukum mengenai keadialan yang berhak. Hukum Hammurabi (codex hammurabi), mencakupi hak asasiindividu secara terperinci.

Beberapa kutipan mengenai penggalian martabat :

Musa pemimpin bangsa yahudi membacakan firman Tuhanpada umatnya “janganlah engkau bersaksi palsu terhadap sesamamu”

Di Cina, Confusius mengatakan “jangan pernah melukai orang lain, jiak engkau tidak mau dilukai”.

Di Palestina Kuno, seorang Nazareth bernama Yesus Kristus dengan bersahaja bersabda “kasihilah sesamamu”

Di Arab, Nabi Muahammad bersabda “ jangan lah bertindak tidak adil terhadap sesamamu, niscaya engkau tidaka akan diperlakukan secara tidak adil”

Semua kutipan diatas merupakan substansi dasar yang menjadi pondasi dalam demopkrasi.

           

B.     Para Filsuf dan Kaisar

Saat ini orang diatur dengan hukum berdasarkan warisan Yunani dan romawi. Kata demokrasi diciptakan orang yunani “demos artinay masyarakat dan kratein artinya mengatur”.

Dalam merespon kebutahn akan perubahan muncullah Solon, mengemabangkan hukum peduli terhadap maalah kesejahterahan dan kemiskinan. Solon juga membebaskan budak. Solon dikenal sebagai “peletak hukum”, mendirikan Heliaea, dimana juri dipilih dengan unfi oleh semua masyarakat. Menurutnya, semakin rakyat Athena terjamin keterwakilannya di ecclesia, dewan perwakilan rakyat, maka akan senantiasa semakin banyuak orang yang berhak untuk memegang jabatan kekuasaan. Solon menyimpulkan “Aku telah memberikan kekuatan yang cukup kepada rakyat untuk menjamin harkat dan martabat mereka”. Pada kepemimpinan Pericles, demokrasi bangsa Athena mencapai puncaknya. Dengan keyakina bahwa seluruh warga negara mendapat posisi dalam pemerintahan dengan memberi bayaran sesuai denagn pelayanan yang mereka beriakn. Pericles mengenalkan sistem anggota juri bayaran dan menetapkan undang-undang yang memungkinkan warga miskin menjabat sebagai hakim. Pericles mnyatakan bahwa “pemerintahan berada ditangan orang banyak bukan di tangan beberapa orang”.

Di romawi, Flavius Anicius Justinian mengeluarkan undang-undang. Dia menggabungkan undang-undang yang dulu dan mengeliminasi yang kontraditif maupun repetitif dan menghasilkan karya yaitu ‘Digest’, adalah sebuah dokumen kesepakatan pemikiran hukum yang jelas, yang memuat segala kebijaksanaan abad-abad sebelumnya yang terdiri atas keadilan dan perlindungan hak-hak manusia

C.     Abad Pertengahan

Raja John yang membuat tuntutan yang jauh melampaui tuntutan moral maupun keadialan, memicu pemberontakan yang dilakukan para bangsawan untuk mengajukan petisi denagn berpakaian perang, dan bersenjatakan pedang. Mereka memberi sang raja pilihan : menandatangani dokumen yang tersedia atau mereka akan melawan demi tegaknya keadilan. Raja John akhirnya memberikan stempelnya pada piagam Magna Charta yang bersejarah itu. Magna Charta berisi dua pesan : pertama, bahwa kekuasaan pemerintah adlah terbatas. Kedua, bahwa hak asasi manusia lebih penting dari kedaulatan rakyat.

St. Thomas berkeyakinan bahwa hukum hanya bisa diciptakan dengan kehendak rakyat, atau seorang raja yang merefleksiakn kehendak tersebut. Marsilius dari Padua (Italia, abad ke-15) menyuarakan bahwa masyarakat yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk membuat hukum. Para raja dan Paus hanyalah agen dari masyarakat.Abad ke-19, Alfonso III dari Portugal menuliskan hukum prinsipal mengenai hak masyarakat untuk melawan tirani.

Pada zaman sekarang ini demokrasi bverkembang dan mendirikan satu pilar yaitu Trias Politica yang di cetuskan Montesque, yaitu membagi kekuasaan politik negara (untukmembuat hukum (legislatif), pelaksana hukum (eksekutif), dan penerjemah hukum (yudikatif))

• Pemaknaan demokrasi

Demokrasi secara harfiah berarti peraturan oleh Demos atau orang (walaupun Yunani sebenarnya menggunaka demos untuk arti yang miskin atau orang kebanyakan). Bagaimanapun, nosi singkat dari peraturan oleh orang-orang tidak jelas dan diprsoalkan pada kebingungan dari interpretasi yang beragam. Yang paling membantu permulaannya adalah Abraham Lincoln’s gettyburg Addres (1864) yang memuji kebijakan “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Pokok terpening dari demokrasi ada tiga inti :

x      Ketegangan pada “rakyat” melibatkan kesamaan poltik, kesamaan distribusi dari kekuatan kelancaran poltik.

• Ø      Pemerintahan oleh rakyat menekankan kepentingan dari partisipasi umum

x      Pemerintahna untuk rakyat mementigkan fakta bahwa demokrasi memberi kesan peraturan dalam perhatian publik.

Banyak model dari demokrasi, tapi mempunyai perbedaan yang terpenting yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan  (representative democrazy).

x      Demokrasi langsung / Direct Demokrazy (istilah yang dilengkapi dengan demokrasi klasik, demokrasi radikal, dan demokrasi partisipasi) diambil secara langsung tanpa media dan partisipasi yang berkelanjutan dari masyarakat dalam tugas dari pemerintahan. Demokrasi langsung menghapuskan perbedaan pemerintahan dan memerintah (overnment and governed) dan antar negar dan masyarakat sipil – itu adalh sistemdari diri pemerintahan oleh  pertemuan massa (Demokrasi Athena) dan manifestasi modern yang umum dalam penggunaan referendum.

x      Demokrasi perwakilan / Representative Democray (umumnya demokrasi liberal) adalah batas dan bentuk demokrasi yang tidak langsung ini memilih mereka yang akan memerintah pada kepentingan sendiri. Bentuk dari peraturan adalah demokrasi hanya sejauh gambaran penetapan sebuah kenyataan dan hubungan efektif diantar government dan governed. Ini kadang-kadang dijelaskan pada nosi dalam mandat pemilihan.

• Keutamaan Demokrasi

1. Demokrasi mel;indungi individu dari pemerintahan juga membela kebebasan.
2. Memajukan pendidikan dan perkembangan personal dengan mengizinkan rakyat mengikuti partisispasi politik. Untuk memperoleh wawasan bagai mana masyarakt beroperasi
3. menguatkan komunitas dan solidaritas dengan memberikan semua orang sesuatu yang dipertaruhkan dalam masyarakat oleh kebaikan dengan mempunyai suara dalam membuat keputusan
4. Memperlusa kesejahteraan sosial dan perorangan dnegan menjamin pemerintahan polis mencermikan keinginan dari rakyat secara luas.
5. Menjamin stabilitas politik dengan membawa “outputs” dari pemerintahan ke dalam garis dengan “inputs” sehingga menghasilkan keseimbangan.
6. tidak ada kesenjangan sosial
7. menumbuhkan solidaritas tinggi diantara rakyat apabila dieksekusi dengan benar.

• Ironi / Kelemahan Demokrasi

Kelemahan demokrasi dipandang dari beberapa kritik :

1. Secara bijaksana dan ilmiah merupakan pendistribusian yang tidak seragam dalam masyarakat. Demokrasi memimpin untuk memerintah oleh orang bodoh dan yang memiliki sedikit infprmasi mengenai masyarakat luas.
2. tingkatnya mencapai “51 % tindakan lalim” karena demokrasi berarti kebebasan individu dan hak yang minoritas dapat dihancurkan oleh mayoritas dalam nama rakyat.
3. menghasilkan pemerintahan kontrol negara yang berlebihan, karena itu berhubungan denagn keinginan dari sekelompok orang daripada individual.
4. memungkinkan menghasilkam diktator dan tekanan karena mengijinkan hasutan pada kekuatan dengan memicu insting dairi orang banyak

• Profil Demokrasi

Athena yang mempunyai slogan demokrasi dengan kata-kata liberte, egalite, fraternite (kebebasan, kesamaan, persaudaraan) tidak pernah terwujud di Athena. Pada dasarnya Athena merupak daerah pertama praktik perbudakan (600 SM). Sekitar 100 ribu penduduk Athena adalah para budak (sepertiga bahkan setengah penduduk Athena). Pada pemerintahan demokrasi setipa penduduk Athena memiliki minimal satu budak. Bahkan filsuf terkenal Plato memiliki 50 budak dan ratusan budak yang disewakannya. Ironisnya Plato merupak salah satu konseptor demojrasi.

Meskipun seorang budak tekah dimerdekakan namun perbudakan tetap ada. Seorang budak yang telah merdeka tidak dapat disebut orang merdeka tetepio orang yang dimerdekakan (freed person). Seorang freed person mempunyai hak ynag lebih sedikit dari orang merdeka dan tidak bisa menduduki pemerintahan juga harus membayar pajak speial.

Para sejarawan menuliskan bahwa demokrasi yunani tetap bertumpu pada aristokrasi. Nasib kaum wanita yang seharusnya lebih berharga dengan adanya demokrasi juga tak terbukti di Athena, hanya satu tingkat lebih dari para budak. Mereka tidak deiperbolehkan belajar. Filsuf Yunani Maender menulis “Mengajarkan seorang wanita membaca dan menulis?, mengerikan!. Itu sama saja seperti memberikan umpan seekor ular berbisa dengan racun yang lebih banyak.

Kaum wanita di Athena terbagi dalam tiga kelas :

1. yang terendah, adalah para budak yang melakukan pekerjaan kasar di rumah
2. kelas yang kedua, adalah para wanita penduduk biasa
3. kelas teratas disebut Hetaerae, kaum ini mendapatkan pelajaran membaca, menulis, dan musik. Hanya saja hetaerae sebenarnya tidak lebih dai pelacur kelas atas.

Demokrasi modern juga menyisakan praktik anti-kemanusiaan seperti Athena. Perbudakan di Amerika Seriakt, negar kampiun demokrat. Bahkan tercantum dalam Amandemen XII butir pertama dari konstitusi As :

“Baik perbudakan ataupun kerja paksa, kecuali sebagai hukuman atas kejahatan yang sudah pasti, diperbolehkan eksis di AS atau tempat manapun yang merupakan wilayah hukumnya”

George Washington pada usia 11 sudah memiliki 10 budak, diusia 22 mempekerjakan dengan paksa 36 budakk. Saat ia mati ada 316 budak di AS dan 123 diantaranya adalah miliknya. Untuk menutupi aib itu, pemerintah membangun Monumen Liberty Bell di Philadelpia bersebelahan dengan area bekas Washington menempatkan budaknya.

Thomas Jefferson, salah satu founding father AS, sekaligus presiden pertama. Ia berselingkuh dengan budaknya Sally Hemmings, hingga menghasilkan dua orang anak. Salah satu ucapannya yang terkenla adalah “Aku telah bersumpah di depan altar Tuhan untuk melakuakn perlawanan terusmenerus terhadah setiap bentuk tirani yang berada dalam pikiran manusia”

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalm pemerintahan negara. Demokrasi mempunyai suatu pilar, yaitu Trias Politika yang membagi ketiga kekuasaan negarayang berada dalam tingakat yang sama yang berfungsi untuk saling mengawasi dan mengontrol.

Namun dalam pelaksanaannya demokrasi sering disalahgunakan. Ia mempraktikan dan mensahkan kegiatan anti-manusia. Dasar pijakan demokrasi adalah sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Untuk membela asasnya itu, demokrasi kerap melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi namun disahkan olehnya.Namun itu hanya pandangan beberapa orang yang mementingkan kekuasaan dan pengaruh.