Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial lainnya

1. Psikologi Politik

Psikologi adalah penkususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dan masyarakat, khususnya factor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan, Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Maka sampai saat itu pula, ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan Psikologi.

Psikologi mempunyai dua kakak, yaitu :

• Psikologi social, yang diakui dengan resmi di dalam universitas seluruh dunia.
• Ilmu pengamatan

Psikologi politik sering bertemu dengan ilmu pengamatan, tetapi dalam kontakpermanen dengan psikologi social.

D.O. Spears dan C.L.Funk (1991:346) menulis bahwa psikologipolir\tik menjadai sebuah usaha cabang disiplin (pengetahuan), menjauhi bahaya kejatuhan antar celah dalam instuisi akademis karena tekanan pada “bujukan pengetahuan ortodox oleh kelambanan birokrat”, tetapi inventaris yang mereka buat dengan menunjukan baaimana psikologi politik masukkedalam ilmu politik tidak membenarkan kekwatiran ini.

Dalam wilayah psikologi politik, kita dapat menemukan bidang kajian dari sosialisasi politk, yaitu :

• Peran teori, pengasingan, biografi-fisik, analisis perorangan, sikap dan kepercayaan politik, kelompok kecil, analisis kesalahna penulisan dari pemimpin politik, karakter nasional, partisipasi massa, generasi, ketidak puasan politik dan area metodologikal yang kaya (pengukuran sikap, pengukuran sosiometrik, isi analisis, metode kesehatan, pendekatan experiment yang tidak benar dan terutama sekali survey penelitian).

Ilmuwan psikologi politik banyak mengeluarkan tulisan tentang psikologi politik, antara lain :

• Erwink Sceuch “Pada metodologi dari contoh survey dan masalah dan pembandingan dalam politik dan psikologi social”. (Sceuch menemukan kekeliruan buah pikiran)
• Samuel Brbes dan Max Kase “Aksi politik” (political action) merupakan buku yang paling baik pada bidang psikologi politik. Pembangkangan mereka tentang kesalahan penulisan, aktifis, reformis, konfirmis, dan ketidak aktifan yang bersangkutan dengan Negara-neagara.

Menurut pengamatan Barker: penggunaan psikologis menunjukkan teka- teki dari aktifitas manusia dimana telah menjadi kebiasaan sekarang. Jika gagasan nenek moyang kita bersifat ilmu hayat atau biologis, maka kita berpikir secara ilmu jiwa.

Para sarjana yang berpikir secara ilmu jiwa menyatakan bahwa negara dan lembaga politik lainnya merupakan produksi dari pada pemikiran manusia. Jadi lembaga politik dan system diberbagai negara akan sukses dengan iringan keselarasan mental masyarakat didalam negara.
‘’Pemerintahan yang stabil akan menjadi sangat terkenal.’’
Menurut Garner: musti tergambar dan ditekan dari ideal mental serta moral sentiment dari mereka, dimana merupakan tombak dalam kekuasaan, singkatnya, semua itu musti terdapat dalam keselarasan dengan mental konstitusi dari bangsa.

Psikologi mengajarkan kita tentang sifat dasar manusia dan ini tidaklah sama disegala penjuru dunia, setiap komunitas memiliki mental dandanan sendiri. Setiap komunitas memiliki kegeniusan dan keistimewaan pandangan terhadap kehidupan. Beberapa komunitas mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membangun politik yang baik, dimana sebagian masyarakat sebaliknya.

2. Geografi Politik (geopolitik)

Para filsafat ilmu politik memandang bahwa kondisi geografis dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktifitas politik dan lembaganya. Dinegara barat Aristotle merupakan orang pertama yang menyebarkan pandangan ini.
Dimasa modern, Bodin, Montesquieu, Buckle, dan Rousseau juga memberikan pandangan yang sama atas pengaruh fisik lingkungan terhadap lembaga sosial dan politik.

Georafi dibagi dalam banyak bagian : Biografi, social geografi, kota, sejarah, ekonomi, geografi politik. Percampuran geografi dan ilmu politik menghasilkan :

- Geopolitik, Politik pemilihan kota, wilayah berbasis federal, organisassi keruangan rakyat, daerah kumuh, masalah lingkungan, perbedaan aturan kota, aspek territorial dari mobilisasi social, dll

Koleksi dalam Kasperson dan Minghi “Struktur geografi politik (1969), banyak bagian yang menyenangkan bahkan untuk ilmuan yang tidak di orientasikan menuju geografi, mengenai hokum razel tentang pertumbuhan ruang negara, wilayah, geopolitik, analisis aliran transaksi,jantung kota dan pinggiran kota”

Ilmu politik dan geografi juga ditemukan pada geografi pemilihan, terutama sekali pada analisis jumlah data di Negara-negara yang dikarakteriskan oleh perbedaan wilayah yang kuat, dan informasi yang tersedia pada level dari unit administrasi yang kecil

Rudolf Kiellen seorang swedia(1864-1933) menganggap bahwa di samping factor ekonomi dan antropologi, geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional rakyat, karenanya mutlak harus di perhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasinal.

Geopolitik juga melingkupi batas-batas garis pantai demi memelihara keamanan Negara.

Ilmu politik masih mengadopsi Negara kesatuan sebagai unit analisa pada suatu waktu ketika ada lagi kota besar di dunia dengan lebih dari 4 juta penghuni dari pada Negara merdeka yang sampai pada level ini.

Dimasa modern, Bodin, Montesquieu, Buckle, dan Rousseau juga memberikan pandangan yang sama atas pengaruh fisik lingkungan terhadap lembaga sosial dan politik.

Mostesquieu memberikan perhatian khusus kepada iklim dan kesuburan tanah. Dia berpendapat bahwa kemerdekaan berpolitik telah lazim didalam kedinginan suasana, dimana perbudakan merupakan kehangatan.

Daerah- daerah pergunungan dapat mendatangkan kemerdekaan, dimana dataran yang subur dapat melahirkan kezaliman. Besarnya pembagian geografis dari Asia menghasilkan kelaliman, persatuan kecil dari Eropa pula yang menggembangkan kebebasan.Masyarakat diperpulauan lebih cenderung terhadap lembaga demokrasi daripada Masyarakat yang tinggal dibenua.

Demikian pula Rousseau berpegang bahwa iklim yang panas mendatangkan kezaliman, sedangkan suasana yang dingin mengarah kepada kebiadaban dan orang- orang yang demokrat merupakan satu kunci menuju pemerintahan yang ideal.

Buckle percaya bahwa aktifitas dari satu kelompok atau oknum tidak hanya dikuasai dengan kemauan yang bebas, akan tetapi juga tetap ditentukan oleh fisik lingkungan khususnya dari segi makanan, iklim, dan kondisi umum geografis.

3. Politik Ekonomi

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana,dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Diberbagai Negara pemerintahan pengaruh yang terbesar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Bertambahnya lapangan ekonomi didalam pemerintahan terjadi tiada henti- hentinya. Pajak, UU bea, Hak milik Negara dan pertolongan Negara terhadap lahan pertanian, industri dan perdagangan semuanya bukanlah salah satu hal dimana pemerintah berkuasa atas penghasilannya.

Kesejahteraan Negara yang baik dan sosialisme telah merombak keadaan fungsi Negara. Negara dewasa ini diartikan atau disangka langsung turut campur dalam bermacam lingkungan, dari aktifitas masyarakat menentukan perintah dalam hal kwalitas distribusi kekayaan dan juga materi barang milik masyarakat.

Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalam pemerintahan modern yang lahir dari dasar ekonomi, tuntutan terhadap lapangan kerja, modal hak milik tanah, ketidakrataan penurunan dan penaikan ekonomi, bahkan pesatnya kemajuan teknologi yang mempengaruh nasionalisasi. Perlu kita ketahui dalam Negara Komunis, Negara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat.

4. sosiologi Politik

Ilmu politik dan sosiologi mempunyai wadah: sosiologi politik. Adalah penggabungan yang tua, diakuio sejak 1950, yang disaksikan oleh Neil Smelser.

Giovanni Sartori membuat perbedaan antara sosiologi politik dan sosiologi dari poltik. Menurutnya, sosiologi dari politik adalah cabang dari sosiologi seperti sosiologi agama. Sebuah pembagian batas dapat di tiru dengan mengingat titik berat yang tergantung atau berada pada variable bebas. Strujktur social politik ( Sartori 1969:62), Dia menyimpulkan bahwa sosiologi adalah sebuah campuran pengetahuan, menggabungkan penjelassan variable social dan politik.

Sosiolog membantu memahami latar belakang susunan dan pola kehidupan social dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat pada prasaran politik. Dengan menggunaka teori soiologi, ilmuan politik dapat mengetahui susunan dan stratifikasi social yang memengaruhi ataupun di pengaruhi keputusan kebijakan (policy decision) corak dan sifat keabsahan politik (policy legitimacy) sumber-sumber kewenanga politik (source of political authority) pengendalian social (social control) dan perubahan social (social change)

: Perbedaan dan Interasi Ilmu politik dan Sosiologi:

Gilchrist: mengatakan, didalam ilmu politik kita musti mengambil fakta- Fakta dan hukum dari asosiasi masyarakat, dimana fakta- fakta dan hukum tersebut merupakan kewajiban dari ilmu sosilogi dalam penentuan. Asal mula hukum- hukum dan pertumbuhan negara diputuskan oleh ilmu sosiologi dimana keistimewaannya diminati oleh para pelajar ilmu politik.

Giddings: menegaskan, Bagaimana musibah bagi kita yang mengajarkan teori Kenegaraan untuk masyarakat dimana kita sendiri atau masyarakat tersebut tidak mengetahui dasar ilmu sosiologi, maka pengajaran tersebut serupa dengan mengajarkan mereka tentang ilmu bintang atau ilmu pergerakan panas, dimana masyarakat bahkan kita sendiri tidak mengetahui syarat hukum dari pada Newtonian, maka sia- sialah. Abad ini metodologi dari ilmu sociologi dan hukum- hukum masyarakat secara keseluruhan ditemukan dengan terbuka sehingga ilmu politik juga turut berpengaruh.

5. FILSAFAT

Filsafat ialah usaha untuk seacra rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban ats persoalan – persoalan yang menyangkut alam senesta (universe)dan kehidupan manusia. Ilmu politik samgat erat sekali hubungannya dengan filsafat politik, yaitu dari filsafat yng mebyangkut kehidupan poltik teruytama mengenai sifat hakiki, asal nula dan nilai (value) dari negara.

Pemikiran mengenai kaitan antara filsafat dan politik sebenarnya sudah bisa ditemukan dalam gagasan Plato yang memahami filsafat dan politik dalam terma-terma yang sama; tujuannya adalah untuk merasionalisasikan tatanan politik menurut hasil-hasil permenungan filosofis dan untuk melembagakan pencarian pengetahuan filosofis sebagai prinsip utama tatanan politik. Pemikiran ini juga dilanjutkan oleh Aristoteles yang memandang politik sepenuhnya sebagai praksis, yang banyak bergantung pada kebiasaan-kebiasaan yang baik dan pemikiran yang jernih.

Nietzsche mendukung gagasan mengilustrasikan filsafat sebagai praktik pembentuk kehidupan-perjuangan dan kegagalan serta gelombang-pasang energi ekstatik-yang mengubahnya dari bentuk idealisme melalui ribuan malam-malam gelap menuju pencapaian kemajuan yang bersemangat.

Seperti Nietzsche, Gramsci mengatakan bahwa ‘filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia’. (Gramsci, Selections from Prison Notebooks, 1933). Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia pada filsafat, dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci melihat filsafat sebagai pendidikan politik, dan politik sebagai arena untuk menerapkan pengetahuan filosofis.

6. Sejarah

Keberadaan sejarah sangat vital bagi ilmu politik. Tanpa sejarah ilmu politik akan buntu, karena sejarah menyumbangkan bahan berupa data dan fakta dari masa lampau untuk di olah lebih lanjut. Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik. Professor Seely mengatakan”Sejarah tampa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tampa sejarah bagaikan pohon tampa akar” dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat.

Bahan mentah yang disajikan sejarah terutama sejarah kontemporer hanya dipakai oleh sarjana politik untuk menemukan pola-pola ulangan (recurrent patterns) yang dapat membantu menentukan suatu proyeksi masa depan. Akan tetapi sarjana ilmu poliyik mencoba menemukan pola-pola tingkah laku politik dalam sejarah yang dapat menyusun suatu pola perkembanga untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.

Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik:
Professor Seely mengatakan: Sejarah tampa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tampa sejarah bagaikan pohon tampa akar, dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat.

Freeman mengemukakan histori atau sejarah adalah politik masa dahulu, sedangkan politik adalah sejarah dimasa kini.

Beberapa fakta sejarah seperti yang dikatakan oleh Appadorai bahwa terdapat bagian dasar dari ilmu politik, dimana fakta- fakta sejarah memberikan kita materi mentah dari ilmu politik. Maka bagaimanakah kita mengolah mentah tersebut sehingga bermamfaat bagi kita.

Point- point diatas menberikan kita informasi tentang asal- usul barang- barang berharga dari ilmu sejarah, kemajuan dan kemunduran negara disertai segala problema yang terjadi dalam prinsip bernegara. Studi banding dari institusi dan politik yang baik pada masa lalu membantu kita untuk memahami permasalahan dimasa kini.

Dengan menguasai sejarah sarjana ilmu politik dapat merancang jadi lebih baik sesuai yang diharapkan dan masalah-masalah masa lampau tidak terjadi lagi. Dengan demikian akan mudah terwujud keadaan yang ideal.

7. Antropologi

Ilmu politik dan antropologi saling ketergantungan, istilah seperti “relativisme budaya”, “evolusi social”, “diusi budaya”. “akulturasi”, yang merupakan konsep-konsep antropologi jiuga digunakan para ilmuwan politik, dan istilah istilah teori politik juga digunakan secara umum dalam antropologi

Coleman menunjukan bahwa “system-sistem poltik tradisional sebagian besar telah melibatkan diri dalam aktivitas politik yang modern”. Oleh karena itu para ilmuwan politik harus memnpelajari “studi kawasan”(country sudy), yang tidak hanya meneliti pemerintah pusat, tapi juga masalah-masalah politik local atau daerah

Selain pentingnya studi kawasan, ilmu politk juga menekankan pada fungsionalisme dari antropologi via sosiologi. Fungsionalisme mempelajari cara-cara dalam mana suatu fungsi tertentu ditamilkan, dan strukturlialisme menjelaskan mengapa bentuk-bentuk tertentu berbeda dari yang lainnya dan berubah sepanjang waktu.

Kegunaan antopologi dalm ilmu politik :

- Kerangka yang bersifat evolusioner untuk penelitian masyarakat

- Penelitian hubungan internasional

- Kepustakaan yang membantu hubungan antar berbagai jenis suku yang membantu memahami politik internasional

Suatu penelitian terhadap cara bagaiman kelompok-kelompok terpisah menjadi kesatuan baru, yang memberi pelajaran bagi “Negara kebangsaan” dalam pembentukan suatu system politik internasional

Perhatian sarjan ilmu politik terhadap antropologi mengkat dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di Negara-negar baru.

H. Ilmu hukum

Sejak dulu ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Fungsi negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi bagi ahli hokum penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hokum. Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hokum,maka ahli ilmu politik lebih selain cendrung menganggap negara sebagai system of controls, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama.

Dengan demikian, politik sangat erat hubungannya dengan ilmu social lainnya. Bisa dibilang ilmu politik lahir dari percampuran antara ilmu-ilmu social yang kemudian menjadi ilmu yang baru dalam ilmu social. Maka untuk mempelaajari ilmu plitik harus bisa memahami ilmu social lainnya yang sangat erat kaitannya dengan ilmu politik.

REFERENSI

Budiajo,miriam.2008.Dasar-dasar ilmu politik-edisi revisi.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama

Dogan, mattei..Political science and the Other Social Science.

http://tasarkarsum.blogspot.com/2006/11 (tanggal 7 oktober 2009)

Goodin, Robert.E & hans-Dieter klingeman (ed), A New Handbook of Political Science ( New York: Oxford University Press,1996)